Aa Ruslan Sutisna
Jakarta, 9 April 2026 – Di tengah ancaman krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mempercepat perbaikan sektor transportasi publik. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mendorong perubahan fundamental dalam kebiasaan mobilitas masyarakat, termasuk para pejabat negara, untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam hal ini. “Kita berharap kita semua mulai perlahan-lahan memperbaiki transportasi publik kita sehingga diharapkan mulai bergeser untuk menggunakan transportasi massal, ” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).
Langkah konkret juga diambil untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas di kalangan pejabat. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi energi secara menyeluruh, seiring dengan persiapan pemerintah untuk mengalihkan ketergantungan dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).
“Jadi yang masih berbahan fosil kita coba efisienkan, kita kurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil dan pemerintah memulai untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas, ” tegasnya.
Ketergantungan global pada energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, yang menjadi bahan bakar utama kendaraan, semakin rentan terhadap keterbatasan cadangan dan gangguan distribusi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini mendesak Indonesia untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.
Sebagai bagian dari transisi energi ini, pemerintah gencar mendorong pengembangan kendaraan berbasis listrik. Rencananya, pada Kamis ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, sebuah langkah penting menuju adopsi EBT secara massal.
“Kita memang harus bekerja keras untuk sesegera mungkin mengubah budaya kita, mengubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih ke energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT yang salah satunya adalah berbasis listrik, ” kata Prasetyo.
Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional. Kebijakan ini mencakup penerapan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), imbauan penghematan energi sehari-hari, serta promosi penggunaan transportasi publik sebagai solusi mobilitas berkelanjutan.
